TUGAS MID
MAKALAH E-GOVERNMENT
DI Susun oleh:
Klinsman Lothar Kaiya
B 101 09 045
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TADLAKO
2010/2011
BAB I
PENDAHULUAN
Keberadaan e-government dalam konteks Indonesia sangat diperlukan karena sejumlah pertimbangan terkait adanya tuntutan akan terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara lebih efektif. Melalui e-government di harapkan akan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan percepatan pelayanan public selain membuka kesempatan yang semakin luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendiskusikan, mengkritisi, dan menganalisis keputusan politik dan tindakan administrasi public. Kemajuan teknologi informasi melalui internet telah membuka kesempatan yang semakin luas hubungan antara politik, birokrasi dan masyarakat. Masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan public. Penerapan e-government di Indonesia selama ini bisa dikatakan masih cukup tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain. Hal ini ditandai dengan mayoritas situs pemerintah yang berada dalam tahapan web presence sementara sebagian kecil lainnya mulai memasuki fase interaksi dan belum transformasi.
Internet dan semua bentuk komunikasi lainnya telah menjadi instrumen yang sangat penting dalam semua sektor. Demikian juga disektor pelayanan public dan politik, penggunaan jaringan internet telah mempercepat proses komunikasi, kontak antara instansi pemerintah dengan masyarakat semakin dekat dan langsung, waktu tunggu untuk informasi semakin singkat dan aliran data dari suatu unit instansi pemerintah ke unit organisasi lain (baik privat maupun public) juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi melalui internet telah membuka kesempatan yang semakin luas hubungan antara politik, birokrasi dan masyarakat. Jika penggunaan internet ini dilakukan baik dan sempurna, maka proses politik akan semakin partisipatif dan demokratis.
BAB II
PEMBAHASAN
1. DEFINISI E-GOVERNMENT
E-government adalah tentang penyampaian informasi pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan secara online melalui internet atau alat digital lainnya (Lihat:West, 2004). Sedangkan menurut Holmes (2000), E-Gov didefinisikan sebagai “Kegunaan Teknologi Informasi untuk memberikan/menyajikan pelayanan kepada publik dengan lebih nyaman, berorientasi pada konsumen, mengefektifkan biaya, dan secara keseluruhan merupakan cara yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan penulis lain (Fang, 2002; Seifert and Bonham, 2004) mendefinikan E-government merupakan sebuah cara bagaimana pemerintah menggunakan teknologi informasi khususnya aplikasi internet berbasis web, untuk menyediakan akses yang mudah terhadap informasi pemerintah dan menyediakan pelayanan publik, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, serta melakukan transformasi hubungan antara pejabat publik dengan penduduk dan juga bisnis.
Informasi (seperti Wide Area Network, Internet, Mobile Computing) oleh agen pemerintah yang mampu mentransformasi hubungan dengan penduduk, bisnis serta unit pemerintah lainnya.
Aplikasi dari IT dalam sektor publik ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyampaian pelayanan public oleh pemerintah. Layne and Lee(2001) menjelaskan dalam 4 tahap pengembangan E-Gov yaitu:
1. Cataloguing
Fokus pada memulai sebuah bentuk kehadiran secara online dari pemerintah. Hal ini dapat diwakili dengan adanya web static.
2. Transaction
Dalam halaman web tersebut disajikan link database dinamis.
3. Vertical Integration
Terbangunnya sebuah koneksi dengan fungsi dan jasa dari tingkat diatasnya. Misalnya Portal web pemda tingkat II, mempunyai fungsi pelayanan dari portal web pemda tingkat I dan tingkat pusat. Di Vetical Integration, fokus pada transformasi jasa pelayanan pemerintahan dan bukan pada otomatisasi. Targetnya adalah mengintegrasi sistem pemerintahan tingkat II dengan tingkat I dan tingkat pusat, hal ini dilakukan untuk tujuan cross referencing and checking. Selain itu, target lainnya adalah untuk mempertimbangkan peningkatan pada efisiensi, privasi dan masalah kerahasiaan.
4. Horizontal Integration
Yaitu suatu integrasi antar fungsi dan pelayanan yang beda. Pada Horizontal Integration, ditandai dengan adanya database yang melintas area fungsional yang berbeda, yang saling berkomunikasi satu sama lain dan idealnya saling membagi informasi. Dengan demikian, informasi yang diperoleh satu agen pemerintah maka dapat digunakan oleh seluruh fungsi lain dalam sistem. Secara keseluruhan 4 tahap E-Gov dari Layne & Lee menawarkan harapan terbaik untuk meningkatkan efisiensi melalui reformasi administrasi melalui vertical maupun horizontal integration.
2. PENERAPAN E-GOV DI KABUPATEN JEMBRANA, BALI
Pada waktu kampanye pemilihan Gubernur Bali di salah satu TV nasional, calon Gubernur Prof.Dr.drg. I Gede Winasa yang juga Bupati Kabupaten Jembrana memaparkan program pendidikan gratis dan biaya kesehatan gratis bila dia terpilih jadi Gubernur Bali. Apakah dia menghayal? Tidak. Program itu dalam tingkat lokal kabupaten Jembaran sudah diimplementasikan dan terbukti bisa berjalan. Namun dalam pemilihan ternyata I Gede Winasa kalah daricalon dari PDIP , I Made Mangku Pastika yang juga mantan Kapolda Bali. Mungkin nama besar Pastika mampu meredam visi Wisana yang sudah terbukti bisa diterapkan.
Namun dalam pemilihan E-Government Award yang diadakan oleh majalah Warta Ekonomi tahun 2009 , kabupaten Jembrana justru berhasil mempertahankan gelar juara tahun 2008 dalam penerapan E-government untuk tingkat kabupaten. Keunggulan Jembrana adalah penerapan kartu J-Card (Jembrana Card). Setiap warga Jembrana yang memiliki J-Card dapat pergi ke rumah sakit dan menunjukkan kartunya. Kartu akan ditempelkan ke mesin pembaca (card reader). Untuk otorisasi, si pasien cukup menempelkan tangannya. Di layar komputer akan terpampang riwayat medis si pasien dan pengobatan yang pernah diterimanya. Setelah diobati, si pasien boleh pulang dan cukup mengucapkan terima kasih.
Jembrana Card (J-card) juga ternyata berfungsi ganda. Selain kartu berobat, kartu ini juga sekaligus menjadi KTP dan ATM. Dengan penggunaan J-card sebagai KTP, pemerintah daerah bisa mengetahui jumlah, penyebaran dan tingkat ekonomi penduduknya. Menurut data, sudah 60% dari 263.000 warga Jembrana yang memiliki kartu J-card. Kendala yang masih dihadapi adalah keterbatasan kemampuan pemerintah daerah untuk memproduksi kartu per hari.
Manfaat penting lain implementasi J-Card adalah untuk pelaksanaan e-voting atau pemilu dengan sistem elektronik. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting, rata-rata waktu yang dibutuhkan pemilih untuk memberikan suaranya hanya 25,83 detik. Tingkat keakuratan data hasil pemilihan bisa dipastikan akan lebih tinggi karena bebas dari kesalahan perhitungan manual dan kemungkinan manipulasi data seperti yang sering kita dengar pada pemilu tingkat nasional. Prestasi kabupaten Jembrana dalam mengimplementasikan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sepatutnya menjadi benchmark bagi kabupaten lain di Indonesia. Pemerintah pusat atau provinsi bisa menginstruksikan ke seluruh jajaran pemerintah daerah di bawahnya untuk mencontoh dan menyempurnakan program J-card yang sudah berjalan di kabupaten Jembrana.
Dengan demikian diharapkan seluruh kabupaten dan kotamadya di Indonesia akan mampu memberikan pelayanan publik yang memuaskan bagi warganya. . Pemerintah Jembrana sendiri menurut data hanya berinvestasi antara Rp 100-500 juta di tahun 2009. Tentu biaya inipun relatif tergantung jumlah penduduk yang harus dilayani. Namun pada hakekatnya, biaya tersebut harus bisa dibiayai dari alokasi anggaran pemerintah daerah yang bersangkutan untuk implementasi iptek di lingkungannya. Pemerintah Pusat juga perlu memberikan penghargaan kepada kabupaten/kotamdadya yang terbukti berprestasi dalam implementasi iptek untuk peningkatan kesejahteraan warganya. Dalam sebuah tulisan berjudul Menyiasati Rendahnya Adopsi Iptek, dalam Buku Sains & Teknologi Jilid 2 (Penerbit Gramedia,2009), halaman 440, Fathoni Moehtadi, menyatakan bahwa untuk mendorong dan memotivasi pemda untuk semakin banyak memanfaatkan kandungan iptek dalam kegiatan, perlu diberikan penghargaan oleh pemerintah. Tugas memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang menerapkan iptek ini adalah menjadi tanggung jawab Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Kita berharap untuk pemerintah daerah seperti Kabupaten Jembrana diberikan penghargaan oleh KNRT sehingga bisa memicu daerah tersebut dan juga daerah-daerah lain untuk menerapkan iptek dalam pelayanan masyarakat.
PENUTUP
Keuntungan yang diperoleh dari e-government bukan hanya sekedar menyediakan pelayanan online tetapi lebih luas daripada itu, karena kinerja sektor publik juga berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara. Secara garis besar dari definisi-definisi yang beredar mengenai E-Gov dapat disimpulkan bahwa E-Gov mempunyai beberapa penekanan penting yaitu pada:
Ø Adanya pemanfaatan teknologi informasi (Internet, WAN, Mobile Computing dll).
Ø Adanya tujuan untuk meningkatkan layanan kepada publik yaitu dengan adanya pelayanan umum secara online (Online Public Services)
Ø Adanya tujuan untuk melakukan transformasi hubungan antara agen pemerintah dengan penduduk, bisnis ataupun dengan unit pemerintah lainnya.
REFERENSI
TEGUH KURNIAWAN,,ADM NEGARA UI
2. Apakah ada lembaga pemerintahan di Sulteng yang sudah menerapkan E-Gov???Kalau Belum Kenapa??
JAWAB: Menurut sy belum ada,, karena keterbatasan tingkat pendidikan atau pengetahuan yang kurang pada masyarakat tentang keberadaan E-Gov ini. Dan juga mengenai kemampuan atau tingkat pendapatan masyarakat yang rendah. Jangankan tentang E-gov pengenalan tentang komputer atau jaringan internet saja masih belum merata ke semua masyarakat.
NAMA : KLINSMAN LOTHAR KAIYA
STMBK : B 101 09 045
